JAKARTA – Sekretaris DPD Partai Golkar DKI Jakarta Basri Baco mengatakan pihaknya belum membahas kemungkinan Ridwan Kamil (RK) maju dalam kontestasi Pilgub DKI Jakarta 2024. Menurutnya, Ridwan Kamil disebut masih berada dalam bursa pencalonan kepala daerah Jawa Barat.
“Belum ada kita bicara mengenai RK. Secara RK ini masih satu periode di Jabar. Pernah waktu itu juga ngobrol dengan DPP, plotting-nya RK itu di Jabar, Ahmed Zaki Iskandar di DKI, dan Airin Rachmi Diany di Banten,” kata Basri kepada wartawan, Kamis (14/9).
Menurut Basri, berdasarkan hasil dari rapat kerja daerah (rakerda), pihaknya masih mengusung Ketua DPD Golkar Ahmed Zaki Iskandar. “Kami sosialisasi sudah panjang. Dan calon kita saat ini sesuai musda dan rakerda yaitu Ahmad Zaki Iskandar,” kata Basri.
Menurutnya, perubahan nama untuk calon kepala daerah harus dilalui dengan rakerda, rapimda atau musda, meski tetap dihadiri DPP Partai Golkar.
“Ini bukan partai pribadi, setiap untuk keputusan itu harus ditempuh dengan mekanisme yang ada. Partai Golkar itu partai yang demokratis,” imbuhnya.
Waketum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia sebelumnya bicara soal Ridwan Kamil dalam radar bakal cawapres Ganjar Pranowo. Doli menyebut rencana Partai Golkar untuk RK, yakni memajukan menjadi gubernur kembali.
“Kami di Partai Golkar itu kan sebenarnya sudah punya perencanaan-perencanaan itu ya, dibicarakan sudah sejak lama dan matang. Nah, kalau soal pilpres kami sampai saat ini tidak ada perubahan, belum ada perubahan,” kata Doli kepada wartawan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (11/9).
Doli menyebut berdasarkan musyawarah nasional, rapat pimpinan nasional, hingga rapat kerja nasional pihaknya memandatkan keputusan capres dan cawapres ke Ketum Airlangga Hartato. Ia menyebut rencana untuk RK hanya ada dua, yakni maju sebagai Gubernur Jawa Barat atau Pilgub DKI Jakarta.
“Soal Ridwan Kamil sendiri kami juga sudah punya planning buat RK, kita waktu itu sudah memutuskan untuk mendorong RK menjadi calon gubernur, nanti tinggal pilih 2, antara di Jawa Barat lagi atau di DKI Jakarta,” kata Doli.
“Jadi keputusan itu sampai sekarang belum pernah kita tinjau ulang. Nah, jadi posisinya kayak gitu Golkar,” tegasnya.
