KARAWANG – Kepala Kejaksaan Negeri Karawang, Jawa Barat, Syaifullah, SH. MH menegaskan komitmen pihaknya berkomitmen mendukung dan mengawal pembangunan di Kabupaten Karawang, demi perwujudan masyarakat adil, makmur, aman dan penuh toleransi.
Beragam aksi dan program Kejari Karawang dalam mendukung pemerintah daerah, pelaku usaha dan kelompok masyarakat selama ini, sehingga kehadiran Kejari Karawang dapat bermanfaat, tidak sekedar sebagai lembaga negara bidang hukum, namun juga ikut terlibat dalam kegiatan sosial maupun pendampingan hukum.
Hal ini disampaikan Kajari Karawang Syaifullah saat didaulat menjadi salah satu narasumber pada kegiatan Bimbingan Tekni Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Karawang, yang diselenggarakan atas kerjasama Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LPPM) dan Universitas Islam 45 Bekasi, di Hotel Holiday Inn Cikarang, Kamis 15 Mei 2025.
Bimtek DPRD Kabupaten Karawang ini mengangkat thema “Optimalisasi Perencanaan Pendapat Asli Daerah sebagai Sumber Pendapatan Daerah” dalam rangka meningkatkan kapasitas tugas dan fungsi pimpinan serta anggota DPRD Kabupaten Karawang Periode 2024-2029.
Lewat kegiatan ini, saya mengajak seluruh anggota dewan terhormat untuk bahu-membahu mendukung seluruh program pembangunan yang dicanangkan Pemerintah Kabupaten Karawang. Saatnya kita membantu pemerintah daerah, khususnya dalam peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), sehingga PAD tadi mampu membiayai seluruh program yang ada lewat APBD,” ujar Kajari Karawang, Syaifullah.
DPRD Karawang harus jeli menggali potensi daerah Kabupaten Karawang untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sebagaimana prinsip ekonomi, Syaifullah meminta agar pendapatan harus lebih besar daripada belanja. Hal ini khususnya perlu dipikirkan oleh kepala daerah sekaligus pimpinan dan anggota DPRD.
Menurutnya, peningkatan PAD bisa dilakukan salah satunya dengan memperkuat Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Hal ini sebagaimana yang terjadi di sejumlah daerah yang memberikan kemudahan perizinan dan bantuan subsidi bagi UMKM, sehingga PAD turut meningkat.
“Saya meminta dewan untuk terus memaksimalkan potensi pajak dan retribusi yang ada. Namun demikian yang paling penting diperhatikan adalah Pemerintah Kabupaten Karawang harus mampu mencegah kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD),” harap Kajari Karawang.
